BRIN Gandeng Ombudsman untuk Kerja Sama Kajian Publik

prophetrock –Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kolaborasi ini difokuskan pada bidang riset dan kajian publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan publik. BRIN berperan menyediakan dukungan ilmiah, sementara Ombudsman memberikan perspektif praktis dari hasil pengawasan pelayanan publik. Kombinasi ini diharapkan mampu menghasilkan kajian berbasis data yang relevan dan aplikatif.

Kepala BRIN menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menghasilkan rekomendasi yang tepat. “Kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan komitmen bersama untuk menguatkan tata kelola negara dengan pendekatan ilmiah,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Ombudsman menyebutkan bahwa dukungan riset dari BRIN akan memperkaya kajian yang mereka lakukan terkait pelayanan publik di berbagai sektor.

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penelitian bersama, penyusunan policy brief, publikasi ilmiah, hingga penyelenggaraan forum diskusi. Dengan adanya kajian kolaboratif, kedua lembaga berupaya menghadirkan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah maupun instansi terkait.

Sebagai lembaga riset nasional, BRIN memiliki mandat untuk mengintegrasikan penelitian di berbagai bidang. Kolaborasi dengan Ombudsman menegaskan peran BRIN dalam mendukung kebijakan berbasis sains. Data yang dihasilkan dari penelitian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah sistemik pelayanan publik, seperti keterlambatan administrasi, akses layanan dasar, hingga transparansi anggaran.

“Baca Juga: Superman Hadir di Minecraft lewat DLC Terbaru Resmi Dirilis”

BRIN dan Ombudsman RI Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Kajian dan Layanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menjalin kerja sama untuk menghasilkan berbagai produk laporan yang aplikatif, berdampak nyata, inovatif, dan berkelanjutan. Perjanjian ini diteken dalam acara Kolaborasi Kajian tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis (2/10).

Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, menekankan pentingnya inovasi dalam mendukung pengawasan pelayanan publik. “Inovasi menjadi hal yang kami upayakan agar berkembang baik di internal Ombudsman maupun pada lembaga yang kami awasi,” ujarnya. Menurut Bobby, langkah inovatif juga akan memperkuat pencegahan maladministrasi sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan sejak dini.

Ia menambahkan bahwa setiap laporan Ombudsman sering kali menghasilkan tindakan korektif atau rekomendasi yang mendorong perubahan regulasi, organisasi, maupun prosedur pada instansi terlapor. Karena itu, pihaknya terus mendorong lembaga yang diawasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bobby mengungkapkan bahwa setiap tahun ORI menerima 9.000 hingga 10.000 laporan masyarakat, belum termasuk konsultasi langsung.

Dengan jumlah laporan yang besar dan keterbatasan sumber daya internal, Ombudsman menilai kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci. “Hanya dengan kolaborasi inilah, kami dapat menghasilkan laporan pemeriksaan dan kajian yang mendorong perubahan demi tata kelola pemerintahan yang bersih,” jelas Bobby.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, menyatakan pihaknya siap mendukung kerja Ombudsman melalui penyediaan riset dan kajian. “Semoga dengan kerja sama ini, BRIN dan Ombudsman bisa lebih meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan aparatur sipil negara,” kata Anugerah.

“Baca Juga: Battlefield 6 Segera Perbaiki Kendaraan Tempur untuk Gameplay Lebih Stabil”

BRIN diharapkan mampu memperkaya kajian Ombudsman dengan data ilmiah yang valid sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.