Thailand Berlakukan Kebijakan Hemat Energi

prophetrock.com – Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengumumkan serangkaian langkah penghematan energi untuk instansi pemerintah dan perusahaan milik negara. Kebijakan ini dilakukan di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, yang menimbulkan risiko terhadap keamanan energi Thailand.

Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Lalida Periswiwatana, menjelaskan bahwa langkah penghematan energi termasuk penerapan kerja jarak jauh bagi pegawai negeri sipil. “PM Thailand telah menginstruksikan instansi pemerintah dan perusahaan untuk segera memungkinkan karyawan bekerja dari rumah ketika tugas mereka tidak berdampak pada layanan publik,” katanya dalam konferensi pers di Bangkok.

Pembatasan Perjalanan Dinas dan Penutupan SPBU Malam Hari

Seluruh perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai pemerintah, termasuk untuk tujuan pendidikan dan magang, ditangguhkan dan dialihkan ke kegiatan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah sedang mengembangkan program penghematan energi lebih luas, termasuk penutupan harian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat.

“Timur Tengah adalah pemasok energi terbesar di dunia, dan konflik yang sedang berlangsung menyebabkan volatilitas harga minyak global. Penanganan krisis energi menjadi prioritas utama,” ujar Periswiwatana. Pemerintah juga meninjau langkah-langkah tambahan jika situasi energi memburuk.

Permintaan rata-rata harian Thailand untuk produk minyak mencapai sekitar 32,7 juta galon, sedangkan total cadangan minyak per 5 Maret tercatat sekitar 2,1 miliar galon, mayoritas berasal dari impor.

Langkah Konservatif di Gedung Pemerintah

Kementerian Energi Thailand mengusulkan sejumlah langkah konservatif untuk gedung perkantoran publik. Termasuk pengaturan suhu pendingin udara pada 25-26 derajat Celcius, penggunaan pakaian lengan pendek kecuali pada acara resmi, serta pengurangan konsumsi listrik.

Langkah lain meliputi mematikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan, menggunakan pengaturan hemat energi pada komputer, mematikan komputer saat tidak digunakan, dan membatasi penggunaan lift.

Selain itu, pemerintah meminta penghematan bahan bakar untuk kendaraan dinas, termasuk memantau konsumsi, mengemudi hemat, dan mendorong penggunaan kendaraan bersama di antara PNS Thailand.

Departemen hubungan masyarakat di kantor perdana menteri juga diminta berkoordinasi dengan saluran televisi, stasiun radio, dan platform media sosial untuk menghemat energi nasional bila krisis memburuk.

Subsidi Energi dan Ketergantungan Listrik

Saat ini pemerintah Thailand menjaga harga bensin dan solar agar tetap stabil melalui subsidi Dana Minyak Nasional yang berlaku sejak awal Maret selama 15 hari. Namun, keputusan perpanjangan program tersebut belum ditentukan.

Sebagian besar listrik di Thailand dihasilkan oleh pembangkit tenaga termal berbahan bakar gas alam. Sebagian lainnya diimpor dari negara tetangga, terutama Laos, yang mengoperasikan pembangkit tenaga air di anak sungai Sungai Mekong. Ketergantungan ini membuat Thailand sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.

Tantangan dan Prospek Penghematan Energi

Langkah-langkah penghematan energi ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya di sektor publik dan BUMN. Kerja jarak jauh, pembatasan perjalanan, dan pengaturan listrik di gedung publik diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan.

Jika harga energi terus meningkat, pemerintah Thailand dapat memberlakukan langkah-langkah lebih ketat, termasuk pembatasan tambahan untuk kendaraan dan kegiatan industri. Program ini juga menjadi ujian bagi koordinasi antarinstansi pemerintah dalam menghadapi krisis energi global.

Kebijakan penghematan energi Thailand mencerminkan respons proaktif terhadap risiko global yang meningkat.

Langkah ini tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ketidakstabilan pasar energi akibat konflik internasional.

Dengan pengaturan yang tepat, pemerintah berharap konsumsi energi nasional lebih terkendali tanpa mengganggu layanan publik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.