Menko PM Kukuhkan Dirut BPJS Kesehatan dan TK

prophetrock.com – Abdul Muhaimin Iskandar resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Jakarta pada Jumat dan menandai dimulainya kepemimpinan baru di dua lembaga strategis tersebut.

Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 dan 18/P Tahun 2026. Kedua keputusan tersebut mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan pengawas serta direksi di masing-masing lembaga. Pemerintah menilai regenerasi kepemimpinan diperlukan untuk memperkuat tata kelola jaminan sosial nasional.

Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan peran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam memastikan negara memampukan rakyat hidup produktif dan bermartabat. Ia menyatakan jaminan sosial bukan sekadar program administratif. Jaminan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan kini diemban Prihati Pujowaskito. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut. Sementara itu, posisi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan kepada Saiful Hidayat. Ia menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro.

Muhaimin menyampaikan rasa syukur atas proses transisi yang berjalan lancar. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan baru. Menurutnya, BPJS merupakan ujung tombak sistem perlindungan sosial nasional.

Ia menekankan bahwa semangat kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan itu menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial. Produktivitas, menurutnya, berarti masyarakat mampu keluar dari ketergantungan bantuan sosial.

“Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan,” ujar Muhaimin dalam sambutannya. Ia menilai pemberdayaan harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan sosial.

BPJS Kesehatan memiliki mandat memastikan masyarakat tidak kehilangan daya akibat risiko kesehatan. Risiko kesehatan sering menjadi faktor utama penurunan kesejahteraan keluarga. Tanpa perlindungan memadai, biaya pengobatan dapat mendorong keluarga jatuh miskin.

Baca juga: “Tarique Rahman Sah Jadi Perdana Menteri Bangladesh”

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi. Risiko tersebut meliputi kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga kematian. Perlindungan ini bertujuan menjaga keberlanjutan penghasilan keluarga pekerja.

Muhaimin mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar mengutamakan integritas dan kepentingan publik. Ia meminta jajaran direksi dan dewan pengawas bekerja dengan inovasi dan kolaborasi. Jabatan tersebut, katanya, merupakan amanah besar sebagai wujud kehadiran negara.

Pemerintah juga menegaskan komitmen kolaborasi lintas lembaga. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menghadirkan program hunian sewa murah bagi pekerja. Program tersebut dijalankan melalui skema Manfaat Layanan Tambahan atau MLT. Skema ini membantu pekerja mengakses pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Di sektor kesehatan, pemerintah mendorong penghapusan tunggakan iuran bagi kelompok rentan. Kebijakan ini bertujuan mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat miskin dan rentan. Dengan langkah tersebut, akses layanan kesehatan diharapkan semakin inklusif.

Secara nasional, BPJS Kesehatan mencakup ratusan juta peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola jutaan peserta aktif dari berbagai sektor pekerjaan. Skala layanan yang luas ini menuntut tata kelola profesional dan transparan.

Pergantian kepemimpinan diharapkan memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Tantangan ke depan mencakup peningkatan kepatuhan iuran, keberlanjutan pendanaan, dan optimalisasi manfaat. Pemerintah berharap jajaran baru mampu menjawab tantangan tersebut secara terukur.

Pelantikan ini menandai babak baru dalam pengelolaan jaminan sosial nasional. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Dengan kepemimpinan baru, BPJS diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: “Pemerintah dukung GoTo lindungi mitra dengan BPJS TK dan BPJS Kesehatan”