prophetrock.com – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengakui bahwa pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat sebagai pemegang saham. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kewajiban finansial proyek strategis nasional itu masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
Beban tersebut terutama dirasakan oleh anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang menjadi pemegang sekitar 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola layanan Kereta Cepat Whoosh. Di dalam konsorsium tersebut terdapat beberapa BUMN besar, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Dony Oskaria Sebut WIKA dan KAI Ikut Menanggung Beban Investasi
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (31/7/2026), Dony tidak menampik bahwa proyek Whoosh masih membebani perusahaan-perusahaan pelat merah yang menjadi pemegang saham di KCIC.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan fakta yang terlihat dalam laporan keuangan perusahaan terkait. Menurutnya, WIKA menjadi salah satu BUMN yang merasakan dampak paling besar karena memiliki kepemilikan saham di KCIC sekaligus masih memiliki tagihan yang belum terselesaikan.
“Kalau ditanya sama saya dulu kenapa begitu, ya tentu teman-teman silakan cari tahu. Tetapi saya hanya membetulkan bahwa memang terbebani,” ujar Dony.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diabaikan karena memengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang terlibat dalam proyek.
Laporan Keuangan PSBI Tunjukkan Kerugian dan Tingginya Liabilitas
Tekanan keuangan yang dialami konsorsium PSBI tercermin dalam laporan keuangan semester I 2026. Konsorsium tersebut membukukan rugi sebesar Rp5,13 triliun.
Selain mencatatkan kerugian, total liabilitas PSBI mencapai Rp21,54 triliun. Angka tersebut sedikit lebih besar dibandingkan total aset yang berada di level Rp21,52 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur keuangan konsorsium masih menghadapi tekanan akibat besarnya kewajiban yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) tetap mencatat pertumbuhan pendapatan. Selama semester pertama 2026, pendapatan KAI naik sekitar 6,6 persen menjadi Rp17,95 triliun. Meski demikian, laba bersih perusahaan turun tajam hingga 73,9 persen menjadi Rp305,3 miliar, menandakan adanya tekanan terhadap profitabilitas perusahaan.
Baca Juga : “Purbaya Tepis Ekonomi Tumbuh Hanya dari Belanja Negara“
Danantara Pastikan Penyelesaian Dilakukan Secara Bertahap
Sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya, setiap permasalahan yang membebani perusahaan negara akan diselesaikan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih terstruktur.
Ia menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh kewajiban dapat ditangani secara benar sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih sehat dalam jangka panjang.
“Tetapi pada akhirnya harus kita selesaikan. Enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu-satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar,” kata Dony.
Pemerintah Siapkan Skema Pembayaran Utang Whoosh Tanpa Membebani APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh dengan tetap menjaga agar beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap minimal.
Menurut Purbaya, skema pembiayaan masih dalam tahap finalisasi. Namun, pemerintah berkomitmen agar penyelesaiannya tidak sepenuhnya bergantung pada kas negara.
Ia menjelaskan bahwa berbagai alternatif pembiayaan sedang dikaji, termasuk pemanfaatan special mission vehicle (SMV) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap kewajiban pembiayaan dapat dikelola tanpa mengganggu ruang fiskal negara.
Purbaya juga belum memastikan apakah instrumen seperti Panda Bond akan digunakan dalam proses pembiayaan tersebut. Menurutnya, seluruh opsi masih akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi keuangan pemerintah.
Perpres Baru Perkuat Pengawasan Proyek Kereta Cepat
Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola proyek, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Regulasi yang ditetapkan pada 12 Mei 2026 itu memperbarui susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar selaras dengan struktur Kabinet Merah Putih. Pemerintah berharap perubahan tersebut dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih mengiringi proyek strategis nasional tersebut.
Ke depan, keberhasilan restrukturisasi pembiayaan dan penguatan tata kelola akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasional Kereta Cepat Whoosh sekaligus mengurangi tekanan keuangan yang selama ini dirasakan oleh sejumlah BUMN peserta konsorsium.
