prophetrock.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mendesak Pemprov DKI menghentikan metode tambal sulam dalam penanganan longsor di TPST Bantar Gebang. Ia menilai kapasitas tempat pembuangan sampah itu sudah nyaris penuh dan solusi sementara tidak lagi efektif.
“Ini tidak bisa hanya sekadar memperbaiki tembok atau memindahkan tumpukan sampah ketika longsor terjadi. Kondisi TPST sudah sangat kritis,” ujar Bun Joi, Sabtu di Jakarta.
Bun menjelaskan, longsor yang terjadi tiga kali antara Mei hingga Desember 2025 menunjukkan kondisi TPST Bantar Gebang sudah pelik. Menurutnya, solusi darurat atau perbaikan sementara tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Permasalahan Sampah Harus Diatasi dari Hulu
Politikus DPRD DKI itu menekankan pentingnya mengatasi persoalan dari hulu, yakni pengelolaan sampah di Jakarta sebelum dikirim ke TPST. “Masalahnya ada di hulu. Sampah belum dikelola optimal sehingga volume yang dikirim ke Bantar Gebang tetap tinggi,” katanya.
Bun menyoroti minimnya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Ibu Kota. Hingga November 2025, hanya ada 20 TPS3R, padahal idealnya satu per kecamatan. Kekurangan fasilitas ini membuat sebagian besar sampah dikirim langsung ke TPST.
Untuk itu, Bun mendorong Pemprov DKI meningkatkan jumlah TPS3R, Bank Sampah, dan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) di tingkat RW. “Dengan langkah ini, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPST bisa berkurang signifikan,” tambahnya.
Data Sampah Jakarta dan Kronologi Longsor
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Jakarta menghasilkan sekitar 8.600–8.700 ton sampah per hari. Angka tersebut menimbulkan tekanan signifikan pada kapasitas TPST Bantar Gebang.
Longsor terakhir terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, yang menyebabkan tiga truk sampah tertimbun atau terperosok ke aliran sungai. Penyebab utama diduga karena tumpukan sampah tinggi dan tidak stabil. DPRD DKI juga mencatat bahwa insiden serupa terjadi beberapa kali sepanjang Mei hingga Desember 2025.
Langkah Penanganan Permanen Dibutuhkan
Bun Phiau menekankan, solusi tambal sulam hanya memberi efek jangka pendek dan berpotensi menimbulkan risiko baru. Penanganan permanen, seperti stabilisasi lereng, penguatan pondasi tumpukan sampah, dan sistem drainase yang efektif, sangat dibutuhkan.
Pakar lingkungan menambahkan, pengelolaan sampah terpadu yang menyasar pencegahan di hulu lebih efektif daripada penanganan darurat di TPST. “Investasi pada TPS3R, edukasi masyarakat, dan manajemen sampah berbasis teknologi bisa mengurangi risiko longsor,” ujar Dr. Ratna Dewi, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia.
Dengan kapasitas TPST yang terus tertekan, upaya pengurangan sampah dari sumbernya menjadi langkah kritis. Bun Joi Phiau berharap Pemprov DKI tidak lagi bergantung pada perbaikan sementara, melainkan menata sistem pengelolaan sampah secara komprehensif.
Pandangan ke Depan
Jika langkah pengelolaan sampah di hulu tidak diperkuat, longsor di TPST Bantar Gebang berpotensi terus terjadi, membahayakan pekerja dan transportasi sampah. Selain itu, penumpukan sampah berdampak pada kesehatan lingkungan, polusi air, dan risiko sosial bagi warga sekitar.
DPRD DKI menekankan perlunya kolaborasi dengan masyarakat, peningkatan TPS3R, pengembangan Bank Sampah, dan pengawasan rutin terhadap TPST. Dengan strategi jangka panjang, risiko longsor dapat diminimalkan, sekaligus memastikan pengelolaan sampah Jakarta lebih modern dan berkelanjutan.
Leave a Reply