prophetrock.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan telah mengharmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).
Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menjelaskan, harmonisasi dilakukan melalui proses pembahasan dan fasilitasi intensif oleh tim perancang peraturan perundang-undangan. “Harmonisasi dilakukan tim dan berdasarkan laporannya per 5 Desember 2025, sudah 1.039 rancangan produk hukum daerah,” ujarnya di Makassar, Minggu.
Baca juga: “Polda Kalsel Sampaikan Permintaan Maaf Kasus Mahasiswi ULM”
Dari jumlah tersebut, 191 rancangan merupakan Ranperda, sedangkan 848 sisanya adalah Ranperkada. Basmal menekankan bahwa capaian ini mencerminkan tingginya kolaborasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan dalam memastikan kualitas regulasi daerah.
Proses Harmonisasi dan Implementasi Regulasi
Harmonisasi yang dilakukan tidak hanya menitikberatkan pada kesesuaian norma dan struktur peraturan, tetapi juga memastikan rumusan jelas dan implementasinya efektif. “Proses ini melibatkan kerja intensif tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan bersama jajaran perangkat daerah,” jelas Basmal.
Selain harmonisasi, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menyelenggarakan 17 kegiatan konsultasi dan mediasi. Kegiatan ini melibatkan 12 DPRD kabupaten dan kota serta lima pemerintah daerah. Tujuannya memastikan setiap rancangan regulasi ditanggapi dengan asistensi profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.
Melalui langkah ini, setiap produk hukum daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan kebijakan nasional, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepercayaan Pemda dan Komitmen Layanan Cepat
Basmal menegaskan, ribuan produk hukum daerah yang diharmonisasi hingga awal Desember 2025 menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah daerah terhadap peran Kanwil Kemenkum Sulsel. “Angka ini masih berpotensi bertambah hingga akhir Desember, karena pemerintah daerah tetap dapat mengajukan permohonan harmonisasi,” tuturnya.
Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa layanan harmonisasi yang cepat, akurat, dan berkualitas memberikan dampak nyata. Layanan ini mendorong pembangunan hukum daerah yang lebih maju dan efektif.
Dampak Harmonisasi pada Pembangunan Hukum Daerah
Harmonisasi 1.039 rancangan produk hukum daerah menjadi kontribusi nyata Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mendorong regulasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Produk hukum yang jelas dan implementatif juga memperkuat sistem hukum nasional serta mendukung stabilitas pembangunan di daerah.
Basmal menambahkan bahwa keberhasilan harmonisasi ini sekaligus menjadi cerminan profesionalisme tim perancang peraturan perundang-undangan. Kolaborasi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas tinggi.
“Kami berkomitmen melanjutkan layanan harmonisasi yang cepat dan akurat untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis regulasi berkualitas,” pungkas Basmal.
Baca juga: “Kabag TUM Kanwil Kemenkum Sulsel Bekali Peserta Magang Pemahaman Organisasi dan Aturan Kerja”
Leave a Reply