prophetrock.com – Pemerintah Yaman pada Selasa, 30 Desember, secara resmi membatalkan perjanjian pertahanan dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Keputusan ini menyusul pengiriman senjata UEA kepada pasukan Dewan Transisi Selatan (STC) di wilayah selatan Yaman.
Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, menegaskan tuntutan tersebut melalui pidato televisi.
“Seluruh pasukan Emirat harus ditarik mundur dari seluruh wilayah Yaman dalam waktu 24 jam,” tegas al-Alimi.
Langkah ini menjadi respons langsung terhadap aktivitas militer dan pengiriman persenjataan yang dianggap melanggar kedaulatan Yaman.
Keputusan pemerintah Yaman menandai eskalasi serius dalam hubungan militer dan politik antara kedua negara.
Baca juga: “Sepanjang 2025, Kemenkum Sulsel Harmonisasi 1.039 Ranperda”
Penerapan Keadaan Darurat Nasional
Seiring dengan pembatalan perjanjian, al-Alimi mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari.
Keadaan darurat ini disertai pembatasan penerbangan udara dan pergerakan darat selama 72 jam.
Larangan berlaku di seluruh pelabuhan dan pos perbatasan, sebagai langkah mengendalikan situasi keamanan.
Keputusan tersebut menunjukkan kekhawatiran pemerintah Yaman atas kemungkinan penyebaran persenjataan dan mobilisasi militer tambahan.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah ketegangan lebih lanjut di wilayah selatan yang menjadi basis STC.
Otoritas Yaman menegaskan kesiapan untuk menegakkan kedaulatan wilayah secara penuh.
Konflik Laut dan Serangan Udara Koalisi Arab
Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara “terbatas” di Pelabuhan Mukalla, Yaman timur.
Serangan ini menargetkan dua kapal milik UEA yang tiba di pelabuhan pada 27–28 Desember.
Juru bicara Pasukan Koalisi, Mayjen Turki al-Maliki, menyebut kapal-kapal tersebut tidak memiliki izin resmi dari Komando Gabungan Koalisi.
Insiden ini memperburuk ketegangan regional dan menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi militer di wilayah Yaman.
Kapal-kapal UEA yang terlibat sebelumnya membawa peralatan militer untuk STC, menurut laporan pemerintah Yaman.
Koalisi Arab Saudi menegaskan tindakan ini sebagai langkah pengamanan jalur maritim dan kepatuhan prosedural.
Latar Belakang dan Dampak Politik
Pembatalan perjanjian pertahanan mencerminkan hubungan tegang antara Yaman dan sekutunya, UEA.
Selama bertahun-tahun, UEA mendukung STC dalam konflik internal Yaman, termasuk penguasaan wilayah selatan.
Langkah Yaman ini berpotensi memicu negosiasi ulang mengenai kehadiran militer asing di wilayah negara tersebut.
Selain aspek militer, langkah ini memiliki dampak politik signifikan.
Keputusan al-Alimi memperkuat posisi pemerintah pusat Yaman dalam menghadapi STC dan aktor regional.
Langkah tegas ini juga menunjukkan komitmen Yaman terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional.
Prospek Ke Depan
Pemerintah Yaman menegaskan kesiapan memantau penarikan pasukan UEA secara ketat.
Komunikasi diplomatik diperkirakan akan meningkat untuk menghindari eskalasi militer lebih lanjut.
Keadaan darurat nasional akan menjadi instrumen pengendalian situasi selama 90 hari ke depan.
Para pengamat menilai langkah ini dapat memicu ketegangan regional, namun juga memaksa dialog antara Yaman dan UEA.
Jika penarikan pasukan berjalan sesuai tuntutan Yaman, ketegangan militer di wilayah selatan dapat mereda.
Namun, risiko konflik sporadis tetap ada jika negosiasi atau koordinasi militer gagal.
Langkah pemerintah Yaman menegaskan bahwa setiap aktivitas militer asing di wilayahnya harus mendapat izin resmi.
Pemerintah dan militer Yaman siap menindaklanjuti jika tuntutan penarikan pasukan tidak dipenuhi.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kedaulatan dan koordinasi dalam konflik yang kompleks di Yaman.
Baca juga: “4 Fakta Perang Baru di Yaman: Saudi Vs UEA, Negara Status Darurat”
Leave a Reply